Katalog Regulasi
Dokumen hukum, undang-undang, dan peraturan pemerintah terkait haji — mudah diakses komunitas.
UU No. 14 Tahun 2025 — Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019
Melegalkan umrah mandiri serta memperbarui pengaturan PIHK dan haji khusus.
Baca dokumen resmiKeppres No. 34 Tahun 2025 tentang BPIH Tahun 1447 H/2026 M
Menetapkan BPIH 2026 per embarkasi, berlaku sejak 13 November 2025; tindak lanjut UU No. 14/2025 dan UU No. 34/2014.
Baca dokumen resmiUU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Payung hukum penyelenggaraan haji dan umrah, menggantikan UU No. 13 Tahun 2008.
Baca dokumen resmiPMA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
Mewajibkan PPIU memiliki sertifikasi Biro Perjalanan Wisata; sanksi pencabutan izin bila tidak dipenuhi (Pasal 48).
Baca dokumen resmiUU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Dasar hukum pengelolaan keuangan haji (dana haji dan nilai manfaatnya).
Baca dokumen resmiPP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
Dasar pelaksanaan sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, termasuk bagi PPIU.
Baca dokumen resmiUU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Amanat UU ini menjadi dasar kewajiban PPIU tersertifikasi sebagai biro perjalanan wisata (PMA 8/2018).
Baca dokumen resmiUU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Undang-undang haji lama, dicabut dan digantikan UU No. 8 Tahun 2019.
Baca dokumen resmi